ISU DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MUSEUM DAERAH

Kegiatan Perkuliahan MK ARSIP, MUSEUM DAN DOKUMENTASI

Mata Kuliah                   : Arsip, Museum, dan Dokumentasi | SEJ614418

Jumlah SKS                   : Teori 2, Praktek

Semester                      : Genap (IV)

Hari / Kelas                  : Rabu / 07.30 - 09.10

Materi Kuliah (WfH)      : Rabu, 8 April 2020 (via jaringan internet)

Dosen Pengampu           : Arif Permana Putra, M.Pd. (NIDN. 0429078703)

      Dr. Moh. Ali Fadillah (NIDN 0023105910)

Pert. Ke-10 by WfH

BEBERAPA ASPEK PEMBINAAN MUSEUM:

ISU DAN KEBIJAKAN STRATEGIS MUSEUM DAERAH

Moh Ali Fadillah

I. PENGENALAN

Gejala globalisasi yang paling kentara merambah kebudayaan tampak pada perhatian dunia terhadap warisan budaya berbagai kelompok etnik di Indonesia, termasuk didalamnya Banten, baik yang bersifat tangible maupun intangible. Beberapa aspek dari isu global itu dapat diformulasikan sebagai isu strategis dalam kerangka pengembangan kebudayaan daerah termasuk didalamnya pengembangan museum di daerah.

Referensi:

John N. Miksic. 1992. “Artifact and Site Museum in Banten Lama”, SPAFA Workshop  on Archaelogical Conservation, Serang: unpublished paper.

II. ISU STRATEGIS

ISU PERTAMA terfokus pada “penetapan” berbagai unit budaya tertentu, apakah itu masyarakat adat ataukah peninggalan sejarah dan purbakala. Keduanya dapat dimasukkan ke dalam kategori cultural world heritage.

Nilai strategisnya terletak pada implikasi external benefits dan sekaligus membawa dampak pada penguatan jati diri:

     (1)   Status cultural world heritage akan memberi rasa ‘bangga’ kepada pewaris kebudayaan sekarang, baik sebagai pribadi, kelompok maupun bangsa, karena secara tersirat seluruh masyarakat dunia pun merasa memiliki tradisi peradaban besar itu. Konsekuensi dari sense of belonging itu dalam segi ekonomis amat menguntungkan, karena dimungkinkan mengalirnya bantuan teknis dan finansial kepada negara di mana warisan budaya itu berada.

     (2)   Dengan penetapan cultural world heritage, akan terjadi pengalihan ‘kepemilikan’ dari lokal, daerah, atau nasional menjadi dunia (internasional). Tentu saja kecenderungan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi perlu dipikirkan dampaknya pada semakin terbatasnya akses sosio-kultural bagi pemilik aslinya. Masalah yang harus dicermati adalah apabila suatu warisan budaya telah menjadi kebanggan semua orang, ia bisa saja tidak lagi efektif menjadi referensi ‘jati diri’ atau ‘identitas budaya’ pewarisnya semula.

Referensi:

      (1)    Roland Silva, Man and the wonders of the archaeological world (1999) bahwa warisan budaya itu kini dipandang sebagai a product of the highest achievement of the most evolved creature in the universe,

    (2)   Stephen Hill, “UNESCO’s role in creating the wonders of the future” (1999) yang memprediksikan warisan itu akan menjadi belongs to the peoples of the world, irrespective of the territory on which the sites are located.

      (3)    Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geo-Park).

Pendalaman Isu

     Bagaimana nasib warisan budaya Banten, baik berupa tinggalan arkeologi, sejarah, tradisi maupun warisan hidup yang berupa berbagai karya seni dan ritual keagamaan, yang beberapa diantaranya patut dipertimbangkan menjadi national (or world) cultural heritage menyusul status Taman Nasional Ujung Kulon yang telah lama menjadi natural world heritage, kemudian menjadi bagian dari Geopark (Taman Bumi) dengan beberapa geo-sitesnya di Kab. Pandeglang, dapat diapresiasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat Banten sendiri?

    Apakah masyarakat Banten cukup puas dengan menjadikan warisan itu dalam fungsi simboliknya? Dan sejauhmana warisan budaya (yang terasosiasi dengan natural heritage) itu dapat dikelola untuk kepentingan lebih luas (multi-purposes) dalam dinamika Provinsi Banten yang sedang membangun di tengah gejolak global? Sekarang ini masyarakat perlu, lebih tepatnya ‘berhak’ memberi makna baru dan menerima manfaat dari warisan alam dan budaya tersebut.

Silakan beri komentar terhadap Isu Pertama. Ringkas dan jelas ……!

ISU KEDUA, melalui berbagai perangkat internet memungkinkan interaksi antar-manusia semakin cepat dan luas dalam berkebudayaan.  Komunikasi antar-budaya dimungkinkan oleh keberadaan budayawan, peminat budaya atau pakar kebudayaan.  Apabila berbagai informasi budaya telah tersusun dan menjadi subyek dalam jaringan itu maka informasi ini akan mudah diakses secara luas, dipertukarkan dan bahkan dikaji bersama oleh para ahli serta diapresiasi oleh para peminat dari berbagai belahan dunia. 

Nilai strategis dari isu tersebut adalah: 

     (1)   Kebudayaan harus dipandang sebagai “sumberdaya yang dapat dikembangkan demi kepentingan semua orang” (culture for all). Memang sosoknya lebih abstrak tetapi sesungguhnya kebudayaan itu adalah sumberdaya yang renewable, karena jika pengelolaannya dilakukan dengan baik, maka kebudayaan akan berkembang menunju puncak kemajuan peradaban sebagai individu ataupun kelompok.

    (2)   Kecenderungan itu akan relevan dengan konsep “pembangunan berkelanjutan” seperti diamanatkan dalam Rio Summit (Juni 1992 lalu) melalui Agenda 21 Global yang menyepakati sebuah “cita ideal pembangunan bangsa-bangsa di dunia dalam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan didukung pula oleh semangat good governance.

Referensi:

    (1) Rio Summit (Juni 1992), Agenda 21 Global: Tourism sector, UNDP.  

     (2) Saut M. Lubis (et.al). 1998, Indicator of Sustainable Development, Guidebook for Sustainable Development Planning, Jakarta: Sectoral Agenda 21 Project, Cooperation between The State Ministry of Environment and UNDP. 

    (3)  Roby Ardiwidjaya. 2004. Sustainable Tourism Development in Indonesia, Jakarta: Kemenbudpar.

Pendalaman Masalah

    Sudahkah kita merencanakan sebuah strategic plan untuk menyusun suatu kerangka dasar sistem informasi kebudayaan yang mampu diakses oleh dunia internasional. Di sinilah perlunya kita mewaspadai globalisasi yang memungkinkan (sebagai implikasi free trade), betapa aliran modal, barang dan jasa serta manusia ke seluruh pelosok dunia untuk mengeksploitasi berbagai sumberdaya termasuk diantaranya sumberdaya budaya.      

  

i    Jika kecenderungan itu tidak mungkin ditolak, apa yang bisa dilakukan sekarang terhadap kebudayaan daerah, khususnya Banten? Mau tidak mau, siap tidak siap, generasi muda dituntut untuk melakukan adaptasi dan kreativitas tingkat tinggi sesuai tuntutan abad informasi yang telah menghadang masyarakat. Jika menganggap sumberdaya alam semakin terbatas, maka sumberdaya budaya harus dapat menjadi pilihan untuk diberi perhatian serius.

Silakan beri komentar terhadap Isu Kedua. Ringkas dan Jelas …!

Isu Ketiga, tidak dapat disangkal bahwa kebudayaan merupakan sumber kekuatan normatif; acuan early warning system dan bahkan keluar dari berbagai tekanan global. Tetapi, pemberian nilai ekonomis menjadi jalan keluar dari kebuntuan hubungan antarbudaya. Di sini bukan berarti hendak memperjualbelikan, atau memandang kebudayaan sebagai kapital, tetapi kebudayaan dapat menjadi sebuah medium bagi interaksi semua stakeholder dan mampu menjadi stimulan pertukaran ekonomi dalam memenuhi tuntutan global. Misalnya dalam kegiatan kepariwisataan yang memungkinkan kebudayaan masuk dalam jaringan sistem industri dan jasa pariwisata (juga ekonomi kreatif), sebagaimana telah banyak dilakukan Indonesia dan negara-negara lain sebagai salah satu sektor pembangunan.

Referensi:

      (1)    Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

      (2)    Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan   

      (3)    Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Pendalaman Isu

    Pengkajian, pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil-hasil kebudayaan harus menjadi entitas informasi yang terpadu. Terlepas dari masih lemahnya kinerja bidang kebudayaan, serangkaian promosi telah dilakukan oleh sejumlah stakeholder: pemerintah, swasta, dan kelompok-kelompok seniman dan budayawan di dalam dan di luar negeri.  

    Kebudayaan Banten dengan berbagai aspeknya selalu mengundang minat kedatangan wisatawan. Kalau kita beranggapan bahwa kebudayaan merupakan salah satu sumberdaya bagi pembangunan Banten yang belum diperhatikan secara sungguh-sungguh, maka Pariwisata menjadi salah satu sektor  yang mampu membuka pasar global bagi upaya pemberian nilai ekonomis kebudayaan.

Mengacu pada ketiga isu tersebut, penting untuk memikirkan kembali bagaimana menyusun konsep dan grand design museum, dan sama pentingnya untuk memikirkan konsep, strategi dan kebijakan pengembangan museum di daerah. Setidaknya ada tiga pertimbangan:

    (1)   Keberadaan museum akan memainkan peran sebagai lembaga yang dapat mengumpulkan, merawat, mengawetkan serta mentransformasikan nilai-nilai sejarah, pengetahuan dan teknologi  .   

     (2)   Museum akan menjadi salah satu lembaga yang melestarikan dan mengembangkan sumberdaya budaya melalui teknologi informasi modern dan jaringan kerja museum secara nasional dan internasional. 

      (3)   Keberadaan museum daerah menjadi signifikan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan sumberdaya budaya dalam konteks kepariwisataan.

Silakan beri komentar terhadap Isu Ketiga. Ringkas dan Jelas …!

III. IDENTIFIKASI MASALAH

(1)      Permasalahan pertama berkenaan dengan kewenangan lembaga pemerintah daerah yang terkait dengan pelestarian warisan budaya di Provinsi Banten. Dengan kerangka pikir dan dipicu oleh isu strategis di atas, posisi kebudayaan Banten sekarang sedang berada pada historical threshold dari sejarah peradaban dunia yang mutakhir. Setelah melewati abad-abad kejayaan dan juga kesulitan dalam periode sejarah yang panjang, jejak-jejak sejarah dan budaya Banten dalam berbagai fragmentasi bentuk dan ruang waktunya, sekarang menjadi penting untuk diangkat kembali signifikasinya sebagai sumber inspirasi dan referensi pembangunan Banten modern.

(2)      Permasalahan kedua menyangkut manajemen sistem informasi kebudayaan dalam mentransformasikan nilai-nilai budaya daerah. Dalam usia Provinsi Banten yang sudah berjalan 20 tahun (4 oktober 2020 nanti), masyarakat dan pemerintah daerah harus melakukan sebuah “Gerakan Kebudayaan” (cultural movement) yang mampu membangkitkan kembali kenangan masa lalu sekaligus memberi pijakan kuat untuk merancang masa depan Banten. Else Ensering dalam artikelnya “Banten in time of revolution” (Archipel 50, 1995) menyatakan bahwa Banten merupakan salah satu dari les lieux de mémoire (tempat yang layak dikenang) karena daerah Banten telah mengalami berbagai peristiwa sejarah yang besar dan dicatat dunia.

(3)      Permasalahan ketiga berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga yang secara akademis memiliki kemampuan teknis dalam mengelola warisan budaya daerah. Bahwa pengalaman-pengalaman sejarah itu masih hidup dalam kenangan masyarakat Banten, setidaknya penggalan-penggalan peristiwa sejarah tetap terpelihara dalam ingatan kolektif orang Banten sekarang, memang tidak dapat disangkal. Jika berangkat dari asumsi bahwa colective memory selalu menjadi referensi setiap tatanan masyarakat tradisional dan juga komunitas modern tertentu, maka sekarang merupakan momentum yang tepat untuk mengupayakan pengembangan nilai-nilai budaya Banten itu.

Referensi:

Dept. P&K. 1984. Proyek Pengembanagan Permuseuman, Jakarta: Balai Pustaka.

Ross, Max. (2004). “Interpreting the New Museology” dalam Museum and Society. Vol.2. No.2.

Sutaarga, Amir. 1978. Kapita Selekta Museografi dan Museologi, Jakarta: Dekdikbud.

IV. PENUTUP

Maka bukan tanpa alasan apabila di tengah-tengah percepatan pembangunan fisik-material di Propinsi Banten, sebuah gerakan kultural yang independen baik dilakukan oleh masyarakat umum maupun kalangan intelektual perlu dikampanyekan untuk mengkaji, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Banten. Hasilnya bukan saja  sangat penting bagi penggalian nilai-nilai kelokalan bagi penguatan jati diri, tetapi juga memainkan peran sebagai kontributor diversitas budaya dalam konteks pembangunan daerah dan nasional.  Budaya Banten yang memiliki kekuatan magnetis, telah cukup lama menggugah perhatian ahli-ahli ilmu sosial. Maka museum daerah hendaknya dapat menjadi salah satu bench mark kebudayaan Banten bagi kepentingan yang lebih luas dalam berbagai sektor kehidupan.

BAHAN DISKUSI MAHASISWA

Untuk Kelompok 1 - 3

Materi 1

Kebijakan pendirian dan pembinaan museum di daerah masih terkendala oleh kedudukan, tugas dan fungsi museum di daerah. Perlu mengkajinya kembali berdasarkan landasan hukum dan aturan pelaksanaan yang baru secara nasional.

(1)   Sebutkan Peraturan Perundangan tentang museum yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan atau Keputusan Menteri tentang pengelolaan museum di Indonesia.

(2)   Sebutkan pasal-pasal dan cakupan isinya yang terkait dengan kewenangan pemerintah, pendirian dan tata kelola museum secara nasional.

Untuk Kelompok 4 - 6

Materi 2

Upaya pelestarian dan pengembangan informasi budaya mencakup penelitian, dokumentasi dan inventarisasi warisan budaya tidak cukup hanya dalam bentuk media cetak dan elektronik saja, tetapi diperlukan sebuah lembaga museum sebagai wadah yang dapat mentransformasikan kearifan budaya kepada masyarakat luas.

(1)   Sebutkan landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendirikan dan mengelola museum daerah (pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota.

(2)   Berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, termasuk Peraturan Daerah, uraikan pasal-pasal yang menguraikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi museum di daerah.

Untuk Kelompok 7 - 9

Materi 3

Berbagai peristiwa yang terekam, baik dalam bentuk abstraksi nilai-nilai, perilaku sosial maupun hasil-hasil budaya material, kebudayaan Banten mempunyai dimensi bentuk, ruang dan waktu yang berbeda-beda, dan sekarang terintegrasi dalam strata yang sama di awal Milenium ketiga ini. Maka keberadaan museum di daerah (Banten khususnya), seharusnya dapat menjadi lembaga yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengumpulan, penyimpanan, pengawetan, pemeliharaan, penelitian serta menyajikan secara profesional benda-benda budaya sebagai representasi kebudayaan daerah, sesuai dengan tahapan perkembangan budaya. Dengan tugas dan fungsi yang jelas, museum akan dapat melakukan kegiatan mengidentifikasi, merekonstruksi, dan menyajikan kembali aspek-aspek kelampauan dalam format kekinian baik secara sinkronis maupun diakronis.  

(1)   Mengacu pada berbagai sumber sejarah dan arkeologi, dapatkah saudara mengusulkan isu strategis, visi, misi dan tema pokok museum, (boleh juga mengusulkan nama untuk Museum tersebut) yang nanti akan memberikan karakter spesifik kepada museum daerah di Provinsi Banten. Sebagai contoh, Museum Negeri Jawa Barat juga menyandang nama Museum Sri Baduga (Salah satu nama Raja Pajajaran).

(2)   Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi museum daerah tersebut, adakah aturan yang menjadi payung hukum pendirian dan pengembangan Museum Negeri Provinsi Banten, jika ada sebutkan apakah dalam bentuk Peraturan Daerah ataukah Peraturan Gubernur!

(3)   Untuk melaksanakan tugas dan fungsi museum, diperlukan mekanisme yang menjadi standar operasional. Uraikan Standard Operational Procedure untuk tata kelola museum. Contoh Museum Negeri Provinsi Banten.

Tugas tertulis kelompok dapat dikirim ke e-mail: ali.fadillah@untirta.ac.id dan dapat pula dikirim melalui e-mail: afchique@gmail.com yang disampaikan oleh Penanggungjawab Mata Kuliah.

Demikian, terima kasih atas partisipasinya

Selamat WfH