R and D Pioneer

Menunggu Lembaga Litbang Yang Diperhitungkan
Rabu 29 Mei 2013

 

 Betulkah Balitbangda (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) menjadi tempat berkumpulnya para pemikir? Atau justru tempat orang-orang buangan yang tak punya kemampuan? Atau orang-orang vokal yang disingkirkan dari lingkaran elit pemerintah provinsi?  Puluhan pejabat lembaga seputar kelitbangan dari berbagai provinsi berkumpul di Jakarta, pada Selasa dan Rabu (28-29 Mei 2013) memenuhi undangan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) untuk menjawab pertanyaan itu. Mereka adalah para pejabat eselon II yang memimpin Balitbangda, seperti Kabalitbangda Sumut yakni Alwin, Banten Ali Fadillah, Jateng Agus Wariyanto, Jatim Priyo Darmawan, Sulsel M Idrus Hafid atau Kabalitbangda Sultra Bachrun. Hadir pula pejabat eselon II yang memimpin badan yang wajib melaksanakan tugas kelitbangan di antara urusan lainnya, seperti Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian NTB Syamsul Hidayat Dilaga dan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Gorontalo Nontje Lakadjo. Para pejabat lainnya dari eselon III yang memimpin kantor litbang daerah dan pejabat eselon III yang memimpin bidang atau unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga turut hadir. Selain itu ada juga pejabat eselon II yang memimpin biro di bawah Sekretariat Daerah dengan tupoksi kelitbangan dilakukan oleh suatu bagian dipimpin pejabat eselon III. Mereka semua diwajibkan menguatkan fungsi-fungsi adminstratif dan manajemen kelitbangan berdasarkan Peraturan Bersama Menristek dan Kemdagri no. 03 tahun 2012 dan no 36 tahun 2012 tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah (Sida).

Difasilitasi
Untuk menjalankan kewajiban tersebut, menurut Deputi Kelembagaan Iptek Kemristek Dr Mulyanto, mereka tentu tidak dibiarkan berjuang sendiri, karena pihaknya melengkapi mereka dengan fasilitas berupa pendampingan, pelatihan, termasuk pendanaannya.  "Kami akan memberi insentif sebesar Rp300 juta dalam bentuk fasilitasi kepada masing-masing enam badan yang lulus seleksi untuk menguatkan Sida di daerah mereka," katanya.

Daerah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitasi itu adalah mereka yang paling siap membentuk Sida dan bisa meyakinkan bahwa programnya adalah yang paling penting segera dijalankan, katanya. "Penilaiannya melalui dua instrumen, yakni kuesioner yang merinci kondisi lembaga dengan bobot 30 persen serta proposal berisi rencana aksi dan hasil yang diharapkan dengan bobot 70 persen," katanya. Enam badan yang lulus seleksi, urai Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Kemristek Fajar Suprapto, akan mendapat fasilitasi yakni berupa pendampingan dalam pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sida. Tim Koordinasi Penguatan Sida itu akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan pengarah adalah Gubernur, Wagub dan Ketua DPRD, sedangkan Kepala Balitbangda menjadi sekretaris, dengan anggota para kepala dinas, badan, kantor, atau lembaga lain yang terkait, ujarnya.

Fasilitasi berikutnya adalah pelatihan penyusunan roadmap (peta jalan) Sida dan fasilitasi penguatan Sida dengan focus group discussion (FGD) hingga workshop yang akan melibatkan berbagai instansi terkait di daerah setempat. "Fasilitas yang kami berikan selama lima bulan sejak terbentuknya Sida, diharapkan mampu menjadi cikal-bakal bangkitnya inovasi di daerah dan meningkatnya daya saing daerah," ujar Fajar. Pihaknya juga berharap soal penguatan Sida bisa dilegalkan dengan Peraturan Daerah dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana penguatan Sida juga didukung APBD. "Kalau perlu ada surat edaran Kemdagri untuk mendorong ini," katanya.

Langkah Awal

Menurut Mulyanto, fasilitas ini menjadi sangat strategis karena merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparaturnya melalui penataan lembaga kelitbangan. "Ini juga sejalan dengan pilar ketiga Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," tambah dia. Ia mengakui pihaknya tak bisa memberi fasilitas pendampingan dan pelatihan tersebut kepada seluruh badan litbang daerah, karena terbatasnya anggaran Kemristek. "Jika dibagi ke seluruh Balitbangda secara merata nilainya menjadi sangat kecil dan justru tak bisa menjadi sesuatu yang berarti. Karena itu saya harap tahun depan anggaran untuk fasilitasi ini bisa ditingkatkan," katanya. Dan bagi balitbangda yang belum mendapat kesempatan fasilitasi tersebut, lanjut dia, tahun depan akan bisa mendapat giliran berikutnya, sampai Sida bisa terbentuk di seluruh daerah di Indonesia.

Lembaga riset, menurut dia sebenarnya memiliki peran sangat besar dalam memasok hasil penelitian dan pengembangan untuk menigkatkan daya saing industri dalam negeri, sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional. Sayangnya, selama ini peran itu tak bisa muncul, selain karena kapasitas SDM yang rendah, perekonomian Indonesia juga telah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang tak membutuhkan peran tersebut karena hanya menganggap Indonesia sebagai pasar. Karena itu sudah seharusnyalah Indonesia menggencarkan usaha-usaha kecil menengahnya sendiri yang berpangku pada potensi dan inovasi lokal, yang salah satunya dengan cara menguatkan Sida di tiap daerah.  Jika jaringan kelembagaan riset di masing-masing daerah sudah terhubung, bisa dibayangkan, tidaklah sulit untuk menggerakkan sistem inovasi di daerah dan mensinkronkannya dengan sistem inovasi nasional. Maka badan litbang yang selama ini sering dianggap senang berkutat dengan kesendiriannya serta banyak dipelesetkan sebagai lembaga yang "sulit berkembang", bisa menjadi lembaga yang perannya sangat bisa diperhitungkan (antaranews.com/ humasristek).

Banten Gali Potensi Daerah Melalui Lomba Inovasi
Jumat, 12 Juli 2013 15:05 WIB | Seputar Banten | Dibaca 78 kali
Oleh: Mulyana

Serang (AntaraBanten) – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Banten menggelar lomba cipta inovasi dalam upaya menggali potensi daerah melalui inovasi-inovasi dari masyarakat. "Kami ingin menumbuhkan semangat inovasi di kalangan masyarakat yang bisa menjadi pemicu bagi peningkatan kegiatan ekonomi di Provinsi Banten," kata Kepala Balitbangda Provinsi Banten Mohammad Ali Fadillah di Serang, Kamis. Ia mengatakan melalui lomba cipta inovasi 2013 diharapkan akan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap inovasi-inovasi dalam berbagai bidang seperti untuk ketahanan pangan, energi, kesehatan, teknologi dan berbagai bidang keilmuan lainnya yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

"Jika memang itu hasil karya sendiri dan belum ada yang menciptakan, nanti hak ciptanya bisa dipatenkan dan dilindungi," kata Ali Fadillah. Menurutnya, materi yang dilombakan merupakan ide orisinil dari peserta dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis, baik ditingkat lokal maupun regional. Sedangkan tema karya yang bisa dipilih dari lima agenda riset diantaranya tentang pangan, energi, obat-obatan, transportasi dan teknologi informasi. "Peserta lomba ini untuk kalangan pelajar SMA, mahasiswa dan masyarakat umum dengan tim penilai dari Pusat," katanya.

Pihaknya berharap bagi masyarakat Banten yang memiliki ide-ide atau inovasi dari lima agenda riset tersebut, bisa mengikuti lomba cipta inovasi yang berlangsung mulai 17 Juni hingga 6 September 2013. "Kami berharap ini akan menjadi awal dari tumbuh kembangnya inovasi yang muncul dari masyarakat. Sehingga nanti bisa dikembangkan demi kemajuan Provinsi Banten," kata Ali Fadillah. Bagi tiga pemenang terbaik dalam lomba cipta inovasi tersebut, akan diberikan piala gubernur Banten dan juga uang pembinaan bagi juara satu, dua dan tiga. COPYRIGHT © 2013

Enam Balitbangda Jadi Percontohan Pengembangan Sistem Inovasi
Fri,19 July 2013 | 22:08

Oleh Dewanti Lestari

Jakarta, 19/7 (Antara) - Enam Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), yakni Balitbang provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Tengah, Gorontalo dan Kalimantan Selatan dijadikan percontohan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (Sida). "Mereka diharapkan jadi pelopor pengembangan Sistem Inovasi Daerah," kata Deputi Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) Dr Mulyanto pada Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) antara Kemristek dan enam Balitbang provinsi di Jakarta, Jumat.

Pembentukan Sistem Inovasi Daerah, ujarnya, diharapkan memotivasi masyarakat dan lembaga-lembaga setempat berinovasi dan turut aktif dalam pembangunan di daerah sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya. Keenam Balitbangda ini, ujar Mulyanto, mendapatkan pendanaan masing-masing sebesar Rp300 juta dari APBN Kemristek 2013 untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka membentuk sistem inovasi.  "Untuk tahun pertama mereka dituntut membuat sistemnya dulu dengan menyusun peta rencana (roadmap) Sida yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," katanya.

Keenam Balitbangda ini terpilih melalui seleksi yang ketat melalui kuesioner dan proposal menyangkut fasilitas dan SDM yang mereka miliki serta rencana sistem inovasi ke depan, ujarnya. Menurut Mulyanto, sudah ada Peraturan Bersama Menristek no 03 tahun 2012 dan Kemdagri no 36 tahun 2012 yang menjadi landasan penguatan Sida ini.

Sementara itu, Sekretaris Balitbangda Kalimantan Selatan Taufik Rachman yang hadir dalam penandatanganan itu mengatakan, Kalsel memiliki banyak potensi sumber daya alam yang perlu diolah agar lebih bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat lokal, seperti karet, sawit dan lain-lain. Selama ini, ujarnya, karet Kalsel punya banyak masalah, seperti bibitnya yang tak unggul sehingga produktivitasnya rendah, hanya sekitar 900 kg/ha/tahun, padahal Malaysia bisa 2.000 kg/ha/tahun. Selain itu kualitas bahan olah karetnya (bokar) juga rendah, karena setelah disadap, petani hanya membekukannya dengan pupuk Urea, sehingga perlu teknologi pembekuan untuk memperbaiki, ujarnya. "Kami baru berharap di produk mentahnya dulu, belum sampai produk jadi. Kami optimistis ini kerja sama jangka panjang, dimana pembinaan Kemristek tak hanya sampai roadmap, tapi sampai ke penerapannya, sampai program dan kegiatannya. Kalau perlu dilanjutkan dengan APBD kami sendiri," katanya.